TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia pelaksana Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah ada "tentara" dalam pengamanan arena Muktamar. “Petugas yang ditempatkan itu satgas partai,” kata Sekretaris Panitia Muktamar, Romahurmuziy, Senin 4 Juli 2011.
Dugaan pengamanan muktamar oleh tentara diungkapkan Zainuddin Isman, anggota Majelis Permusyawaratan Partai PPP sekaligus anggota tim peninjau muktamar. Ia mengatakan, sidang paripurna pandangan umum terhadap pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sempat diwarnai kericuhan.
“Ada tentara yang begitu banyak di dalam. Ini bagaimana? Ini kan parpol,” kata Zainuddin di Hotel Panghegar, Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Juli 2011. “Ada lebih dari 50 tentara.”
Romahurmuziy pun langsung menepis dugaan Zainuddin. Ia mengatakan, selain berasal dari Satuan Tugas PPP, pengamanan juga dilakukan oleh petugas kemanan swasta. “Bukan tentara, itu petugas keamanan swasta,” ujarnya.
Romy--sapaan akrab Romahurmuziy-- mengatakan, kericuhan sidang disebabkan oleh adanya sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang meminta hak suara dalam sidang pandangan umum. “Ini menimbulkan tanggapan yang bersahutan karena cabang-cabang yang minta tidak diberikan hak suara pada cabang itu lebih banyak. Cuma cabang yang minta hak berbicara itu bersikap keras,” kata dia.
Lagi pula, Romy menambahkan, tim peninjau muktamar berasal dari berbagai daerah yang bisa saja tidak mengenali petugas keamanan dari Satuan Tugas PPP, dan mengiranya sebagai tentara. “Yang membuat tidak kondusif adalah cabang-cabang yang antara satu sama lain berkeras mempertahankan pendapatnya,” ujarnya.
Menurut Romy, untuk mencegah terjadinya kericuhan serupa, pemimpin sidang paripurna seharusnya bisa mengakomodasi keinginan seluruh peserta sidang, terutama kepada para pengurus cabang yang ngotot memiliki hak suara memberikan pandangan umum terhadap pertanggungjawaban DPP.
Romy mengatakan, pada dasarnya semua peserta muktamar memiliki hak suara. Namun, dalam praktek 6 kali muktamar yang sebelumnya telah dilakukan PPP, pandangan umum selalu disampaikan oleh pengurus wilayah (DPW). “Itu clear. Tapi, ada kandidat-kandidat yang mengkondisikan sidang tidak sesuai dengan praktek yang selama ini berlaku di PPP, baik di musyawarah tingkat cabang sampai muktamar,” kata dia.
Ia mengatakan, ricuh yang terjadi pun sebenarnya tidak dilakukan oleh pengurus DPC dalam jumlah besar. Hanya ada 2 pengurus cabang yang lantang bersuara di dalam ruang sidang, yakni yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau. “Hanya itu,” ujarnya.
Soal pelaksanaan sidang yang tertutup, Romy tidak sepenuhnya membantah. Sidang memang dilakukan dengan sistem on-off, sesekali terbuka, dan sewaktu-waktu bisa tertutup. Keputusan ada di tangan pemimpin sidang untuk menentukan terbuka atau tertutupnya pelaksanaan sidang.
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/07/04/brk,20110704-344663,id.html
