Partai Persatuan Pembangunan menilai usul Golkar menambah daerah pemilihan (Dapil) dengan memecah dapil pada pemilu 2014 sangat tidak relevan. Usulan ini tak lain didasari kepentingan Golkar untuk menambah perolehan suara.
"Ada 3 hal yang pasti akan menjadi sumber perbedaan pembahasan RUU. Yang pertama adalah jumlah dapil, 77 atau ditambah, sebagaimana usulan Partai Golkar menjadi 100, jumlah kursi per dapil 3-10 di pusat dan 3-12 di daerah dimana-mana partai besar menghendaki dikurangi lagi, dan sisa suara habis di dapil, ditarik ke provinsi, atau ditarik ke pusat," ujar Sekjen PPP, M Romahurmuzy dalam siaran pers, Kamis (28/7/2011).
Golkar salah satu yang mengusulkan penambahan dapil. Usul ini dipandang Golkar tengah mencari celah untuk mengambil keuntungan dari banyaknya dapil, menambah anggotanya di DPR sekaligus perolehan suara di pemilu legislatif.
"Kali ini Partai Golkar usulkan jumlah dapil menjadi 100 dengan alasan mendekatkan anggota kepada konstituen. Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang mendekat kepada DPR, namun anggota DPR yang turun ke konstituen," tuturnya.
PPP akan menolak usul ini dalam Panja UU Pemilu. PPP tak ingin penambahan dapil gol dalam UU Pemilu.
"Memecah dapil, utamanya akan dijalankan untuk dapil-dapil di Jawa, sehingga alasan kedekatan jarak tidak relevan. Sehingga usulan ini sarat dengan kepentingan. Contoh kabupaten dan kota bogor 10 kursi. Kalau mau dipecah, kota sendiri, kabupaten sendiri, padahal kota dikitari oleh kabupaten. Dengan demikian alasan soal jarak menjadi terlalu imajinatif," tandasnya.
"Ada 3 hal yang pasti akan menjadi sumber perbedaan pembahasan RUU. Yang pertama adalah jumlah dapil, 77 atau ditambah, sebagaimana usulan Partai Golkar menjadi 100, jumlah kursi per dapil 3-10 di pusat dan 3-12 di daerah dimana-mana partai besar menghendaki dikurangi lagi, dan sisa suara habis di dapil, ditarik ke provinsi, atau ditarik ke pusat," ujar Sekjen PPP, M Romahurmuzy dalam siaran pers, Kamis (28/7/2011).
Golkar salah satu yang mengusulkan penambahan dapil. Usul ini dipandang Golkar tengah mencari celah untuk mengambil keuntungan dari banyaknya dapil, menambah anggotanya di DPR sekaligus perolehan suara di pemilu legislatif.
"Kali ini Partai Golkar usulkan jumlah dapil menjadi 100 dengan alasan mendekatkan anggota kepada konstituen. Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang mendekat kepada DPR, namun anggota DPR yang turun ke konstituen," tuturnya.
PPP akan menolak usul ini dalam Panja UU Pemilu. PPP tak ingin penambahan dapil gol dalam UU Pemilu.
"Memecah dapil, utamanya akan dijalankan untuk dapil-dapil di Jawa, sehingga alasan kedekatan jarak tidak relevan. Sehingga usulan ini sarat dengan kepentingan. Contoh kabupaten dan kota bogor 10 kursi. Kalau mau dipecah, kota sendiri, kabupaten sendiri, padahal kota dikitari oleh kabupaten. Dengan demikian alasan soal jarak menjadi terlalu imajinatif," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment